Kita Butuh Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lainnya

Beberapa fakta mengenai perkembangan perekonomian daerah (propinsi) adalah sebagai berikut. Ada daerah (propinsi) yang mampu berkembang (tumbuh) dengan cepat, seperti DKI Jakarta yang pada tahun 2007 tumbuh 6,39 persen. Ada daerah (propinsi) yang berkembang karena didukung oleh kondisi sumberdaya alamnya, seperti propinsi Riau yang tumbuh 3,41 persen pada tahun 2007. Tetapi ada juga daerah yang kurang atau belum mampu berkembang dengan baik karena masih terkendala dengan permasalahan daerah itu sendiri, seperti NAD yang tumbuh -2,21 persen pada tahun 2007. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena masing-masing daerah (propinsi) berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada atau tersedia di masing-masing daerah. DKI Jakarta berkembang cepat karena Jakarta merupakan daerah khusus ibukota dimana pusat pemerintahan berada, kegiatan-kegiatan bisnis beroperasi, dsb. Jadi, secara struktur dan infrastruktur DKI Jakarta terjamin, atau dengan perkataan lain: DKI Jakarta merupakan suatu pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong berbagai kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah (propinsi) merupakan aset dalam perkembangan perekonomian nasional. Kemajuan perekonomian daerah merupakan kemajuan perekonomian nasional karena wilayah nasional merupakan penjumlahan wilayah-wilayah (propinsi-propinsi). Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan perekonomian nasional harus tidak melupakan perkembangan perekonomian daerah (propinsi). Atau dengan perkataan lain, perkembangan perekonomian daerah adalah juga perkembangan ekonomi nasional. Kalau seandainya, daerah (daerah) lain juga dapat bertindak seperti Jakarta, yang dapat mendorong sektor-sektor ekonomi berkembang di masing-masing daerah, maka diharapkan kemajuan atau perkembangan ekonomi Indonesia akan dapat menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang.
Fakta yang lain, perkembangan perekonomian daerah (propinsi) dapat juga terkendala karena adanya keterbatasan linkages (keterkaitan) antar daerah yang terjadi secara nasional. Sebagai contoh, kalau kita membangun Indonesia Bagian Timur (IBT), menurut hasil penelitian, maka hasil dari pembangunan di IBT itu akan kembali lagi ke Indonesia Bagian Barat (IBB), karena ternyata banyak resources yang digunakan untuk membangun IBT ternyata berasal dari IBB, seperti modal dan tenagakerja. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan kembali lagi mengalir ke IBB, sementara yang tertinggal di IBT hanya sedikit; atau dengan perkataan lain: IBT yang membangun tapi IBB yang menikmati lebih banyak hasil-hasil pembangunan tersebut.
Oleh karena itu tidak mengherankan bila porsi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2007 (khususnya pada triwulan IV) disumbang oleh IBB sekitar 85 persen.
Fakta tersebut menyatakan bahwa selama ini kita masih terpaku kepada suatu kekuatan pembangunan yang berkiblat kepada satu pusat pertumbuhan yang besar (big growth center), seperti DKI Jakarta; dan dampak dari kedua hal tersebut adalah bahwa telah terjadi kesenjangan antar daerah (propinsi). Salah satu solusi dari hal ini adalah Indonesia perlu memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah (propinsi), tidak hanya di DKI Jakarta atau IBB, agar masing-masing daerah berkembang yang pada gilirannya juga akan meningkatkan perkembangan perekonomian nasional. Daerah (propinsi) merupakan aset dalam perkembangan perekonomian nasional. Kemajuan perekonomian daerah merupakan kemajuan perekonomian nasional karena wilayah nasional merupakan penjumlahan wilayah-wilayah (propinsi-propinsi). Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan perekonomian nasional harus tidak melupakan perkembangan perekonomian daerah (propinsi) karena perkembangan perekonomian daerah adalah juga perkembangan ekonomi nasional.