JUMLAH PENDUDUK: BERKAH ATAU BEBAN?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010, yaitu sebanyak 237,6 juta jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010. Dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut, buat Indonesia berkah atau beban?
Pertama, dengan jumlah penduduk sebanyak itu mestinya buat Indonesia merupakan berkah karena penduduk merupakan salah satu sumberdaya pembangunan. Dengan penduduk yang banyak berarti sumberdaya manusia (SDM) juga banyak sehingga mampu menggali berbagai potensi bumi Indonesia untuk direalisasikan menjadi kinerja ekonomi dan merupakan pendapatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Salah satu ukuran untuk mengukur kinerja ekonomi nasional yang berhasil direalisasikan oleh masyarakat adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan rilis BPS yang terakhir, PDB Indonesia selama semester I/2010 berjumlah Rp 3.068,6 triliun (harga berlaku). Total PDB ini merupakan besarnya produksi Indonesia selama semester I/2010 yang berhasil ditimbulkan oleh dua faktor produksi yang tersedia di Indonesia yaitu faktor produksi tenagakerja (yaitu penduduk Indonesia yang bekerja) dan faktor produksi kapital atau modal. Faktor produksi tenagakerja menghasilkan nilai tambah berupa balas jasa terhadap tenagakerja yang diukur dalam upah dan gaji; sedangkan faktor produksi kapital menghasilkan nilai tambah berupa surplus usaha (operating surplus)seperti keuntungan atau profit. Dari total produksi Indonesia yang sebesar Rp 3.068,6 triliun tersebut, berapa besar yang disumbangkan oleh faktor produksi tenagakerja? Berdasarkan tabel Input-Output (table I-O) Indonesia yang dipublikasi oleh BPS, ratio upah dan gaji terhadap total PDB adalah 30 persen. Artinya, sekitar Rp 920,58 triliun (30 persen dari Rp 3.068,6 triliun) merupakan total upah dan gaji yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia yang bekerja selama semester I/2010. Dan berdasarkan data BPS, walaupun data yang bukan merupakan hasil SP 2010, penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada Februari 2010 berjumlah 107,4 juta orang, atau sekitar 45,2 persen dari total penduduk 237,6 juta orang. Mereka bekerja di berbagai sektor ekonomi yang tersedia dan menghasilkan nilai tambah bagi negara Indonesia. Bila total kontribusi penduduk Indonesia yang bekerja sebesar Rp 920,58 triliun, maka secara rata-rata, setiap satu orang tenagakerja Indonesia menghasilkan nilai tambah PDB berupa upah dan gaji sebesar Rp 1.428,5 ribu per bulan pada semester I/2010. Besarnya upah dan gaji yang mampu dihasilkan oleh tenagakerja Indonesia yang sebesar Rp 1,4 juta per tenagakerja per bulan atau sekitar Rp 48 ribu per tenagakerja per hari mungkin setara dengan tingkat pendidikan yang dimiliki tenagakerja Indonesia, yang berdasarkan data BPS, rata-rata adalah tamat Sekolah Dasar (SD).
Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut merupakan beban bagi Indonesia karena negara perlu menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan sandang atau kebutuhan konsumsi kepada 237,6 juta jiwa. Berdasarkan data PDB yang dirilis BPS, besarnya pengeluaran konsumsi rumahtangga Indonesia selama semester I/2010 berjumlah Rp 1.756,7 triliun, atau sekitar 57,3 persen dari total PDB Indonesia selama semester I/2010. Yang disebut sebagai pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah semua pengeluaran konsumsi, baik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun untuk kebutuhan bukan pangan, selama semester I/2010. Pengeluaran konsumsi rumahtangga berarti pengeluaran konsumsi untuk semua anggota rumahtangga, yang berarti pengeluaran konsumsi oleh seluruh penduduk Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 237,6 juta pada tahun 2010, maka secara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia adalah Rp 1.232,3 ribu per kapita per bulan atau sekitar Rp 41 ribu per kapita per hari. Kalau memperhatikan fakta ini terlihat bahwa penduduk Indonesia masih merupakan beban terhadap Indonesia. Penduduk Indonesia belum menghasilkan nilai tambah yang memadai untuk dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam menghasilkan PDB karena persentase penduduk yang bekerja masih relatif rendah, yaitu sekitar 45,2 persen dari total penduduk, dan juga kualitas tenagakerja masih rendah , yaitu rata-rata tamatan SD, sehingga balas jasa yang mereka terima juga masih rendah. Disamping itu, kalau dilihat dari sisi pendapatan dan pengeluaran terlihat bahwa pengeluaran konsumsi yang rata-rata Rp 41 ribu per kapita per hari harus ditanggung oleh 45,2 persen penduduk yang bekerja dan hanya memperoleh pendapatan upah dan gaji sekitar Rp 48 ribu per tenagakerja per hari. Secara sederhana, setiap satu orang tenagakerja menanggung beban 2 orang penduduk Indonesia sedangkan pendapatan yang diperoleh kurang lebih sama dengan pengeluarannya. Oleh karena itu, rasanya perlu untuk lebih melebarkan kesempatan kerja untuk penduduk Indonesia, dan meningkatkan kualitas keterampilan dan pendidikan mereka sehingga dengan makin banyaknya mereka yang bekerja serta bekerja dengan kualitas yang lebih baik dan lebih tinggi, maka penduduk Indonesia mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan secara tidak langsung PDB Indonesia atau kinerja ekonomi Indonesia juga akan meningkat. Namun demikian, pada sisi yang lain, syukur kita ucapkan bahwa jumlah penduduk yang sebanyak 237,6 juta jiwa ini ternyata memberikan sumbangan sekitar 44 persen terhadap pertumbuhan ekonomi 5,9 persen yang dicapai selama semester I/2010 karena banyaknya penduduk yang butuh makan dan keperluan lainnya. Disamping pengaruh investasi dan ekspor serta belanja pemerintah, penduduk Indonesia membangkitkan, yang kemudian membuat sektor-sektor ekonomi di dalam negeri saling berinteraksi sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,9 persen selama semester I/2010.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Salah satu permasalahan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, adalah masih belum optimalnya kinerja daerah dalam penciptaan output ekonomi (PDB) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan II tahun 2009 ekonomi Indonesia tumbuh 4% (year-on-year) sehingga output atau PDB Indonesia yang dapat diciptakan adalah berjumlah Rp 1365,46 triliun. Dari nilai output yang sebesar Rp 1365,46 triliun tersebut ternyata pulau Jawa paling banyak menyumbang, yaitu sebesar 58,2%. Dengan perkataan lain, dari output ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2009 yang berjumlah Rp 1365,46 triliun tersebut 58,2% dihasilkan di pulau Jawa. Kontribusi pulau-pulau lainnya adalah sebagai berikut: pulau Sumatera 23,4%, Bali dan Nusatenggara 2,5%, pulau Kalimantan 9,3%, pulau Sulawesi 4,4%, dan Maluku termasuk Papua 2,2%.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pulau Jawa menyumbang 60,54% terhadap pertumbuhan 4% (yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2009). Sedangkan pulau-pulau yang lain adalah sebagai berikut: pulau Sumatera 20,36%, pulau Bali/Nusatenggara 2,14%, pulau Kalimantan 10,54%, pulau Sulawesi 5,89%, dan pulau Maluku/Papua 0,54%.
Kontribusi pulau-pulau tersebut tidak banyak berubah pada tahun-tahun sebelumnya.
Dari porsi-porsi tersebut di atas terlihat bahwa kontribusi pulau-pulau lain, selain pulau Jawa dan juga pulau Sumatera, relatif masih rendah dalam menciptakan output ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seandainya pulau-pulau lainnya berproduksi secara lebih optimal, maka output ekonomi yang dihasilkan oleh Indonesia, yang dicerminkan oleh PDB Indonesia, diharapkan akan lebih besar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi lebih tinggi.

Produktivitas Tenagakerja Indonesia Turun?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tenagakerja yang bekerja pada tahun 2008 (kondisi Maret 2008) berjumlah 102.051,9 ribu orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 (kondisi Maret 2007) telah terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja sebanyak 4.468,71 ribu orang (kenaikan sebesar 4,58 persen), yaitu kenaikan dari 97.583,14 ribu pada tahun 2007 menjadi 102.051,9 ribu pada tahun 2008. Kenaikan jumlah orang yang bekerja ini lebih banyak (dalam jumlah) dan lebih tinggi (dalam persentase) bila dibandingkan selama periode 2006-2007. Pada tahun 2006, jumlah tenagakerja yang bekerja adalah 95.177,1 ribu orang; yang berarti telah terjadi kenaikan sebanyak 2.406,04 ribu orang, yaitu dari 95.177,1 ribu (2006) menjadi 97.583,14 ribu (2007) atau meningkat 2,53 persen. Jadi, kenaikan jumlah tenagakerja meningkat, baik dalam jumlah maupun secara persentase: 4.468,71 ribu orang atau 4,58 persen selama periode 2007-2008 dibandingkan dengan 2.406,04 ribu atau 2,53 persen selama periode 2006-2007. Namun, kalau dilihat dari sisi lain, tingkat produktivitasnya turun, yaitu turun dari Rp 47 juta per tahun per tenagakerja menjadi Rp 27 juta per tahun per tenagakerja. Selama tahun 2006-2007 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,09 persen, dengan perkataan lain, telah terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan sebesar Rp 112.740,2 milyar. Bila kenaikan jumlah tenagakerja selama periode 2006-2007 adalah sebanyak 2.406,04 ribu orang, maka produktivitas yang dihasilkan oleh tambahan tenagakerja tersebut adalah sekitar Rp 47 juta (atas dasar harga konstan) per tahun per tenagakerja. Bandingkan dengan keadaan 2007-2008: dengan laju pertumbuhan ekonomi 2007-2008 (katakan) 6,28 persen (berdasarkan data triwulan I tahun 2008), maka kenaikan PDB Indonesia atas dasar harga konstan selama periode tersebut berjumlah Rp 123.337,6 milyar. Bila kenaikan jumlah tenagakerja selama 2007-2008 berjumlah 4.468,71 ribu orang, maka produktivitas tenagakerja Indonesia selama periode 2007-2008 adalah sekitar Rp 27,6 juta (atas dasar harga konstan) per tahun per tenagakerja. Dari perbandingan ini terlihat bahwa produktivitas tenagakerja Indonesia periode 2007-2008 turun (Rp 27,6 juta per tenagakerja per tahun) dibandingkan selama periode 2006-2007 (Rp 47 juta per tahun per tenagakerja).

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2007

Ekonomi Indonesia pada tahun 2007 tumbuh 6,32 persen. Menurut banyak pihak, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini relatif tinggi. Namun dibalik dari itu, bila melihat kontribusi propinsi-propinsi terhadap laju pertumbuhan Indonesia, besaran 6,32 persen tersebut disumbang oleh DKI Jakarta (20,01 persen), Jawa Barat (19,22 persen), Jawa Timur (17,39 persen), Jawa Tengah (9,39 persen), Kalimantan Timur (3,25 persen), dan Sulawesi Selatan (2,43 persen), sehingga jumlah sumbangan keenam propinsi besar ini mencapai 71,69 persen. Dari fakta ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 'hanya' didukung oleh sebagian kecil propinsi-propinsi yang ada di Indonesia, padahal di Indonesia terdapat 33 propinsi. Implikasinya adalah bahwa, untuk meningkatkan lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa-masa yang akan datang, perlu lebih meningkatkan peran propinsi-propinsi lain dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Atau, dengan kata lain, Indonesia perlu melakukan upaya-upaya penyebaran laju pertumbuhan ekonomi di seluruh propinsi Indonesia.

Kita Butuh Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lainnya

Beberapa fakta mengenai perkembangan perekonomian daerah (propinsi) adalah sebagai berikut. Ada daerah (propinsi) yang mampu berkembang (tumbuh) dengan cepat, seperti DKI Jakarta yang pada tahun 2007 tumbuh 6,39 persen. Ada daerah (propinsi) yang berkembang karena didukung oleh kondisi sumberdaya alamnya, seperti propinsi Riau yang tumbuh 3,41 persen pada tahun 2007. Tetapi ada juga daerah yang kurang atau belum mampu berkembang dengan baik karena masih terkendala dengan permasalahan daerah itu sendiri, seperti NAD yang tumbuh -2,21 persen pada tahun 2007. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena masing-masing daerah (propinsi) berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada atau tersedia di masing-masing daerah. DKI Jakarta berkembang cepat karena Jakarta merupakan daerah khusus ibukota dimana pusat pemerintahan berada, kegiatan-kegiatan bisnis beroperasi, dsb. Jadi, secara struktur dan infrastruktur DKI Jakarta terjamin, atau dengan perkataan lain: DKI Jakarta merupakan suatu pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong berbagai kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah (propinsi) merupakan aset dalam perkembangan perekonomian nasional. Kemajuan perekonomian daerah merupakan kemajuan perekonomian nasional karena wilayah nasional merupakan penjumlahan wilayah-wilayah (propinsi-propinsi). Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan perekonomian nasional harus tidak melupakan perkembangan perekonomian daerah (propinsi). Atau dengan perkataan lain, perkembangan perekonomian daerah adalah juga perkembangan ekonomi nasional. Kalau seandainya, daerah (daerah) lain juga dapat bertindak seperti Jakarta, yang dapat mendorong sektor-sektor ekonomi berkembang di masing-masing daerah, maka diharapkan kemajuan atau perkembangan ekonomi Indonesia akan dapat menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang.
Fakta yang lain, perkembangan perekonomian daerah (propinsi) dapat juga terkendala karena adanya keterbatasan linkages (keterkaitan) antar daerah yang terjadi secara nasional. Sebagai contoh, kalau kita membangun Indonesia Bagian Timur (IBT), menurut hasil penelitian, maka hasil dari pembangunan di IBT itu akan kembali lagi ke Indonesia Bagian Barat (IBB), karena ternyata banyak resources yang digunakan untuk membangun IBT ternyata berasal dari IBB, seperti modal dan tenagakerja. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan kembali lagi mengalir ke IBB, sementara yang tertinggal di IBT hanya sedikit; atau dengan perkataan lain: IBT yang membangun tapi IBB yang menikmati lebih banyak hasil-hasil pembangunan tersebut.
Oleh karena itu tidak mengherankan bila porsi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2007 (khususnya pada triwulan IV) disumbang oleh IBB sekitar 85 persen.
Fakta tersebut menyatakan bahwa selama ini kita masih terpaku kepada suatu kekuatan pembangunan yang berkiblat kepada satu pusat pertumbuhan yang besar (big growth center), seperti DKI Jakarta; dan dampak dari kedua hal tersebut adalah bahwa telah terjadi kesenjangan antar daerah (propinsi). Salah satu solusi dari hal ini adalah Indonesia perlu memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah (propinsi), tidak hanya di DKI Jakarta atau IBB, agar masing-masing daerah berkembang yang pada gilirannya juga akan meningkatkan perkembangan perekonomian nasional. Daerah (propinsi) merupakan aset dalam perkembangan perekonomian nasional. Kemajuan perekonomian daerah merupakan kemajuan perekonomian nasional karena wilayah nasional merupakan penjumlahan wilayah-wilayah (propinsi-propinsi). Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan perekonomian nasional harus tidak melupakan perkembangan perekonomian daerah (propinsi) karena perkembangan perekonomian daerah adalah juga perkembangan ekonomi nasional.

Kontribusi Daerah dalam Pertumbuhan Ekonomi (2)

Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007 yang disiarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, ekonomi Indonesia pada tahun 2007 tumbuh 6,32 persen, sedikit lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah (sebesar 6,3 persen). Namun demikian, berdasarkan siaran pers BPS tersebut, bila ditinjau dari laju pertumbuhan year-on-year (y-on-y), yaitu laju pertumbuhan pada triwulan IV/2007 dibandingkan dengan triwulan IV/2006, terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2007, yaitu ekonomi tumbuh 6,25 persen pada triwulan IV/2007 dibandingkan dengan triwulan III/2007 dimana ekonomi tumbuh 6,51 persen. Dan bila ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi quarter-to-quarter (q-to-q), yaitu laju pertumbuhan triwulan IV/2007 dibandingkan dengan triwulan III/2007, terjadi laju pertumbuhan yang kontraksi, yaitu minus 2,15 persen yang ternyata lebih besar kontraksinya dibadingkan dengan laju pertumbuhan pada triwulan III/2007 (1,91 persen). Hal ini, disebabkan karena faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, antara lain, adalah naiknya harga minyak di pasar dunia, dan sebagai dampak dari kasus subprime-mortgage yang mengakibatkan perubahan dalam struktur biaya produksi di dalam negeri Indonesia dan permintaan (demand) terhadap produk-produk Indonesia. Faktor internal, antara lain, terjadi berbagai musibah (seperti banjir dsb) di beberapa daerah di Indonesia.
Pada sisi lain, berdasarkan siaran pers BPS tersebut, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh perkembangan perekonomian di wilayah Jawa dan Sumatera. Kedua wilayah ini memberikan kontribusi terhadap total PDB Indonesia pada triwulan IV/2007 sebesar 81,37 persen, dengan rincian: Jawa (58,22 persen) dan Sumatera (23,15 persen). Jakarta sendiri menyumbang sebesar 15,88 persen terhadap total PDB Indonesia; Jawa Barat: 15,20 persen; Jawa Timur: 14,74 persen. Sisanya, disumbang oleh daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa Jawa dan Sumatera (juga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur) bisa dikatakan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat dominan di Indonesia. Maka tidak mengherankan kalau wilayah-wilayah ini penuh sesak dengan orang-orang yang berebut untuk memperoleh penghasilan. Satu hal yang perlu dilakukan, misalnya, adalah untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah-daerah lain. Kalimantan 'hanya' menyumbang 9,76 persen terhadap total PDB Indonesia; Sulawesi 'hanya' 4,32 persen. Kalau pusat-pusat pertumbuhan sudah banyak tersebar di wilayah-wilayah lain, di Kalimantan atau di Sulawesi, mudah-mudahan hal itu, selain untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga dapat memperluas kesempatan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.

ICOR Beberapa Komoditas Hortikultura

Berikut ini hasil penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 10 komoditas hortikultura. Besaran ICOR menunjukkan keterkaitan antara output dengan besarnya stok kapital: ICOR = ∆K/∆Y, dimana ∆K = tambahan stok kapital (change in capital stock), dan ∆Y = tambahan output (change in output). Karena ∆K=I, dimana I=investasi, maka besaran ICOR = I/∆Y. Dengan perkataan lain, I = ICOR*∆Y, artinya: kalau output ingin ditingkatkan sebesar ∆Y, maka dibutuhkan investasi sebesar ICOR*∆Y. Penghitungan besaran ICOR tersebut dilakukan dengan menggunakan data investasi (capital formation) dan data output 10 komoditas hortikultura yang terdapat pada data Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode tahun 2000-2006. Data investasi dan output ke 10 komoditas hortikultura yang digunakan adalah data atas dasar harga konstan (tahun 2000), dengan maksud untuk mengeliminasi pengaruh perubahan harga dalam seri data yang digunakan. Dan karena data yang digunakan bersifat data seri waktu (time series data), maka besaran ICOR dapat dihitung ICOR=∑I/∑(∆Y). Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

a. ICOR Indonesia adalah 5,09;

b. ICOR sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan adalah 2,51;

c. ICOR masing-masing ke 10 komoditas hortikultura adalah sebagai berikut: Jeruk (0,21), Pisang (2,36), Mangga (0,41), Manggis (0,55), Durian (0,39), Bawang Merah (4,32), Cabe Merah (0,13), Kentang (2,48), Anggerek (1,02), Rimpang (0,85).